PEKANBARU, MafiNews.com - Serangan hacker yang menganggu jaringan layanan di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada Juni 2024 lalu berdampak pada lumpuhnya website pemerintah di 30 kementerian lembaga, 15 provinsi, 148 kabupaten dan 48 kota di Indonesia, termasuk Kota Pekanbaru.

Maka dari itu, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru segera mengambil langkah untuk membenahi pusat jaringan di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemko Pekanbaru juga sudah membentuk tim untuk mengatasi serangan siber yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Kota Pekanbaru, Raja Hendra Saputra pada Sosialisasi Coaching Clinik Assessment terkait Layanan Pusat Data Pemerintah Kota Pekanbaru, di Diskominfotiksan Pekanbaru, Selasa, 20 Agustus 2024.

"Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa sekitar tanggal 20 Juni 2024 lalu, Pusat Data Nasional telah diretas dengan Ransomware oleh oknum tidak bertanggung jawab. Sehingga banyak layanan pemerintah mengalami gangguan jaringan. Maka dari itu, Diskominfotiksan memandang penting terintegrasinya pusat layanan data. Kita harus menciptakan integrasi jaringan data yang terpusat di Kominfo. Sehingga, pusat data dimasing-masing OPD bisa diintegrasikan di Kominfo," ujarnya dihadapan peserta sosialisasi yang merupakan Kepala OPD ataupun perwakilannya di Lingkungan Pemko Pekanbaru.

Ia menjelaskan, terintegrasinya jaringan data antar OPD bukan hanya untuk mengantisipasi serangan siber melainkan juga untuk memaksimalkan Sistem Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemko Pekanbaru.

"Sebagaimana diketahui, nilai SPBE Kota Pekanbaru mencapai 3,42 pada tahun 2023 lalu. Angka ini sudah cukup baik tetapi belum maksimal, angka maksimal adalah 5. Oleh karenanya, semua OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru kita ajak bekerja sama untuk meningkatkan indikator-indikator penilaian SPBE ini," jelasnya.

Adapun langkah untuk mempercepat SPBE dan meningkatkan kualitas transformasi digital, seperti yang disampaikan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet.

2. Persiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis. Baik di sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun penyiaran.

3. Percepat integrasi pusat data nasional.

4 Siapkan kebutuhan SDM talenta digital.

5. Yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan segera disiapkan secepat-cepatnya. (Kmf/Mnc).