MafiNews.com, Pekanbaru -  Presiden Joko Widodo menegaskan kepada seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperkuat kesiapan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Presiden mendesak KPU siap melaksanakan pemilu 2024 yang dinilai lebih maksimal. kompleks agar tetap jujur dan adil.

“Pemilu 2024 tinggal 45 hari lagi, waktunya sudah sangat dekat, semua harus siap. Memang pemilu 2024 ini sangat kompleks, ini pemilu serentak, pemilu presiden, DPR, DPD, di provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Presiden pada Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam Kerangka Kesiapan Pemilu 2024, di Istora. Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 30 Desember 2023.

Presiden menilai rumitnya pemilu 2024 terlihat dari jumlah peserta lebih dari 204 juta pemilih yang tersebar di 38 provinsi. Selain itu, pesta demokrasi juga melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal di Aceh.

“Tidak bisa dibayangkan betapa rumitnya pemilu kita, sangat rumit,” tambahnya.

Untuk itu, Kepala Negara menghimbau kepada seluruh jajaran KPU untuk bisa menjalankan pemilu dengan sebaik-baiknya. Presiden mengatakan, semua hal harus dipastikan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan.

“Tata kelola harus kita pastikan baik, kesiapan aparatur juga harus baik, ketersediaan logistik juga harus baik, distribusi logistik juga harus baik, dan kesiapan sistem dan teknologi juga harus baik. . Jangan sampai ada yang tumpah, semuanya pasti baik-baik saja. Dan tidak boleh ada yang salah, termasuk aspek teknisnya,” tegas Presiden.

“Hal-hal kecil yang harus kita perhatikan secara detail karena kelalaian teknis bisa berimplikasi politik, bisa berimplikasi politik, bisa menyebar kemana-mana sehingga bisa mengganggu konduktifitas negara, yang bisa mengganggu legitimasi pemilu kita,” lanjutnya.

Di tengah era digital, Presiden juga meminta penggunaan sistem informasi dan peralatan pendukung pemilu dapat berfungsi dengan baik. Hal ini dinilai penting agar pelaksanaan pemilu terhindar dari peretasan.

“Kecerobohan sekecil apa pun secara langsung (mempengaruhi) kepercayaan masyarakat. Hal seperti ini tidak boleh terjadi. Kita semua bersama-sama harus menjaga ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga dan mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 agar dapat berjalan lancar. Lebih lanjut, Presiden menegaskan, selain mendukung pelaksanaan pemilu, jajaran ASN, TNI, dan Polri harus tetap menjaga netralitas.

“Aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu. Misalnya bantuan pengiriman logistik ke tempat-tempat sulit dan terpencil yang tidak bisa kita lakukan, bisa dibantu oleh aparatur negara, baik TNI maupun Polri,” kata Presiden.

Terkait hak pilih setiap warga negara, Presiden Jokowi meminta agar KPU bisa memastikan hal tersebut tetap terjaga, serta melayani pemilih tanpa ada diskriminasi. Presiden juga meminta KPU mampu mengedukasi pemilih agar cerdas dalam menentukan pilihan.

“Jangan percaya apa yang namanya hoax, apalagi yang bisa menyulut konflik dan perpecahan. Pendidikan politik harus dilakukan secara masif, tidak hanya mengedukasi tahapan pemilu, tapi juga mengajak masyarakat menjadi pemilih yang cerdas,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden antara lain Menko Polhukam Mahfud Md, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung St. Burhanuddin. (Mcr/Mn).