Pj Bupati Kampar Ikuti laju Inflasi Bersama Kementerian Dalam Negeri


MafiNews.com, Bangkinang Kota - Pj Bupati Kampar Hambali, SE, MH didampingi Pj Sekretaris Kampar Drs Yusri, M.Si, Forkopinda Kampar, serta dinas terkait. mengikuti Rakor dan pembahasan langkah-langkah kongres pengendalian inflasi daerah tahun 2024 dan percepatan pembentukan peraturan daerah tentang Penyandang Disabilitas Virtual di lantai II Kantor Bupati Kampar. Senin, 5/2/24

Hubungan yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diwakili oleh Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komj. Pol. Dr. Tomsi Tohir Balaw, M.Si.

Usai mendengar arahan dari Kementerian Dalam Negeri, Hambali menyampaikan meskipun Kampar terkait inflasi masih menjadi pedoman bagi Kota Pekanbar, namun menurut catatan Kementerian Dalam Negeri saat ini, inflasi Kabupaten Kampar masih berkisar 0,56% di atas rata-rata nasional. hanya 0,04% pada tahun 2024.

Hambali menyebutkan, Kampar harus mengacu dan berpedoman pada Rencana Aksi Kabupaten (RAD) Penyandang Disabilitas (PD) yang sedang disusun Pemprov Riau.

“Dan dalam penyusunan RAN PD dan RAD-PD harus sejalan dengan RKPD, ROJMD, RPJPD, kemudian hanya melaksanakan Musrenbang eksklusif dari tingkat Desa hingga Kabupaten yang didukung oleh forum tematik daerah, lintas pemerintah dan non-pemerintah. -sinergi pemerintah,” lanjut Hambali

Yang terpenting dalam laju inflasi saat ini adalah terkait PERDA bagi penyandang disabilitas dan saya minta segera ditindaklanjuti karena ini sudah menjadi peraturan Kementerian Dalam Negeri, kata Hambali.

Terkait hal itu, Menteri Dalam Negeri Tamsi Tohir, dalam instruksinya menyebutkan, Kementerian Dalam Negeri saat ini telah mengeluarkan surat edaran tentang percepatan pembentukan PERDA di seluruh provinsi, Kabupaten Kota di Indonesia.

Sebab, inflasi nasional bulan Januari 2024 terhadap Desember 2023 sebesar 0,04%, dimana inflasi tahun ke tahun sebesar 2,57% dan inflasi tahun kalender sebesar 0,04%.

Akibat inflasi saat ini, masih banyak kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata nasional. Untuk itu, Tamsi Tohir mengharapkan para bupati yang masih berada di bawah rata-rata nasional, ke depan lebih aktif melakukan koordinasi terkait permasalahan atau kendala yang dihadapi.

Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) RI Dante Rigmalia dalam paparannya menyampaikan bahwa dalam penanganan inflasi, KND mempunyai tugas melakukan pemantauan, evakuasi, dan advokasi terhadap pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan penyandang disabilitas.

“Saat ini sebanyak 17,64% penyandang disabilitas usia lima tahun ke atas tidak/belum bersekolah, hanya 4,31% yang masih bersekolah dan 78,05% tidak bersekolah serta mayoritas penyandang disabilitas berpendidikan SD ke bawah ( 70,85%), sedangkan warga non-disabilitas berpendidikan SMP/sederajat ke atas (63,64%),” kata Dante.

Selanjutnya, rata-rata lama sekolah siswa disaffiliasi hanya 5,32 tahun atau setara dengan 5 SD/sederajat, sedangkan siswa non-disafiliasi mencapai 9,18 tahun atau setara dengan kelas 9 SMap/sederajat. Dante menunjukkan


Turut hadir Plt Kepala Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, dan Kepala Bapenas yang diwakili Euharso Monoarofa, serta diikuti secara virtual oleh Gubernur, Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.(Kmf kpr/Mn).