MafiNews.com, Pekanbaru - Koordinasi antara lembaga pemerintahan, para pemangku kepentingan, dan instansi terkait harus terus diperkuat untuk melindungi masyarakat Indonesia dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Provinsi Riau sendiri sebagai salah satu daerah yang mempunyai banyak daerah pesisir dan pelabuhan, tidak luput dari kejadian ini.

 

Plt Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Brigjen Pol Dayan Victor Imanuel Blegur, mengatakan selain memperkuat koordinasi, tata kelola perlindungan dan pelayanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai pahlawan devisa harus terus dihadirkan.

"Perbudakan modern adalah tindakan kejahatan. Saatnya kita berani ambil posisi untuk menghentikan kejahatan tersebut. Negara tidak boleh kalah, negara harus hadir dan hukum harus bekerja," ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Penanganan dan Pencegahan TPPO PMI di Lintas Perbatasan Laut.

Ia menegaskan, negara Indonesia sedang berada di situasi darurat dimana hukum yang harusnya tegak dilemahkan dari berbagai pihak dan negara dianggap tidak berdaya.

"Bapak Presiden memberikan amanat untuk lindungi PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki dan harus tuntas, saya ilustrasikan hal tersebut sebagai perlindungan utuh dan menyeluruh," imbuhnya di Ballroom Hotel Pangeran Pekanbaru, Senin (04/12/2023).

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Riau Kombes Asep Darmawan mengatakan, sinergitas lintas sektoral sangatlah penting karena hal itu rentan dengan berbagai resiko dan ancaman terhadap Hak Asasi Manusia. Seiring perkembangan zaman, TPPO menjadi ancaman serius khususnya di daerah perbatasan laut.

"Rakor ini menjadi wadah, menjadi tempat untuk implementasi sejauh mana penegakan hukum. Apakah telah dilakukan sesuai dengan hukum yang mengatur?" paparnya.

Asep Darmawan juga mengatakan deteksi potensi resiko TPPO lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik. Kontribusi aktif menjaga PMI di lintas perbatasan laut dengan koordinasi aktif dari berbagai pihak akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Turut hadir Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Masrul Kasmy, Anggota Komite I DPD MPR RI, Misharti, Plt Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, Wakil Bupati Bengkalis DR. H Bagus Santoso, serta tamu undangan lainnya. (Mcr/Mn)